Masyarakat Menolak Relokasi di Pulau Rempang: Protes Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Kaca Terbesar Kedua di Dunia
admin
Batam24.com | Rencana pengembangan Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, terus memicu kontroversi. Warga Melayu lokal menolak direlokasi dari kampung halaman mereka yang telah dihuni secara turun-temurun.
Polemik merajalela seiring rencana pemerintah untuk mendirikan pabrik kaca skala besar kedua di dunia oleh investor PT Makmur Elok Graha (MEG) di Pulau Rempang. Sengketa merambat dari aspek sosial dan adat masyarakat setempat hingga masalah teritorial antara Rempang dan Galang.
Ribuan warga dari 16 kampung di wilayah tersebut turun ke Kantor BP Batam dalam demonstrasi pada Rabu (23/8/2023). Dukungan moral juga datang dari Masyarakat Melayu di Pulau Penyengat, menunjukkan solidaritas sebagai masyarakat adat.
"Tanah Melayu adalah tanah adat. Ini kampung kami sejak nenek moyang. Kami menentang penggusuran tanah kami," ujar seorang orator dari Pulau Penyengat di Kantor BP Batam.
Pertentangan ini mempengaruhi elektabilitas Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang berencana maju sebagai Calon Gubernur Kepri pada tahun 2024. Pengamat Politik Kepri, Ramayandi, mengatakan situasi politik Rudi semakin rumit akibat hal ini.
Dalam situasi ini, kemungkinan kerugian politik sangat besar, tidak hanya pada masyarakat Melayu, tetapi juga pada masyarakat yang berpikir rasional dalam kontestasi politik 2024 mendatang.
Isu retaknya hubungan antara Rudi dan Amsakar juga menjadi perhatian, dengan potensi untuk meningkatkan elektabilitas Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam persaingan politik 2024.
Situasi ini juga menciptakan tantangan bagi Gubernur Ansar Ahmad dalam memanfaatkan momentum tanpa merugikan posisinya.
Polemik ini mencerminkan tantangan berat bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan Pulau Rempang dan mempengaruhi dinamika politik di wilayah tersebut.
(Red)
