Menteri Keamanan Nasional Israel Mengunjungi Yerusalem, Picu Kecaman Internasional

Batam24.com || Yerusalem- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengunjungi tempat suci Yerusalem pada awal Januari ke wilayah Temple Mount.

Dilansir dari VOA Indonesia pada Selasa (10/1/2023), kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, ke tempat suci Yerusalem memicu kecaman internasional termasuk dari Indonesia.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani mengatakan, kunjungan tersebut merupakan provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina. "Kita menyerukan kepada Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama," jelas Abdul.

AS yang juga sekutu dekat Israel juga meminta semua pihak untuk menghormati status quo terkait tempat suci di Yerusalem.

Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menjelaskan bahwa setiap tindakan sepihak yang membahayakan status quo tidak bisa diterima dan kami akan tetap tegas dalam hal itu.

Ben-Gvir adalah salah satu mitra koalisi Benjamin Netanyahu yang kembali menjadi Perdana Menteri menyusul pemilu November lalu. Ben-Gvir adalah anggota sebuah partai ultra konservatif Otzma Yehudit.

Analis menilai ancaman terhadap status quo tempat suci bisa berdampak lebih luas.

Eytan Gilboa dari Bar lian University, Ramat Gan, Israel menilai jelas dengan melakukan tindakan provokatif ini, Israel berharap akan ada respon kekerasan yang bisa digunakan sebagai alasan melakukan tindak pembalasan. Pemerintah Israel yang baru adalah pemerintahan sayap kanan paling ekstrim dalam sejarah Israel. Pada dasarnya mereka menentang segala bentuk Negara Palestina berdampingan dengan Israel. "Mereka adalah bagian dari pihak yang menyerukan agar semua warga Palestina diusir. Jadi apapun yang bisa menjadi alasan mereka untuk menerapkan kebijakan semacam ini harus dihindarkan," seru Eytan.

Jurnalis VOA-Alexandria, VA, Yuni Salim mengatakan pemerintah Israel saat ini seharusnya khawatir tentang hubungannya dengan Emirat Arab.

Netanyahu sendiri menegaskan sebagai Perdana Menteri, ia yang menentukan kebijakan pemerintah, bukan mitra koalisinya. (Hans)