Pelantikan KPI Kepri Tertunda: Ada Apa di Balik Layar?

Batam24.com l Kepri, 23 Januari 2025 — Sudah lebih dari tiga bulan sejak proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Kepulauan Riau rampung, namun pelantikan anggota terpilih hingga kini belum dilaksanakan. Penundaan ini memunculkan pertanyaan besar dari publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pelantikan anggota KPI daerah merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan setelah seleksi selesai. Namun kenyataannya, proses ini belum juga terlaksana, yang dianggap melanggar aturan dan mencederai prinsip demokrasi penyiaran.

Seleksi anggota KPI Kepri sendiri telah menghasilkan tujuh nama, termasuk dua petahana Hengky Mohari dan Tito Suwarno, serta lima wajah baru, yakni Ramon Damora, Indra Isputranto, Bambang Sumitro, Ahmad Dani, dan Walter Panjaitan. Namun, ketidakjelasan terkait pelantikan membuat para peserta merasa kecewa.

“Kami sudah melalui seleksi yang ketat dengan harapan bisa berkontribusi untuk dunia penyiaran di Kepri. Namun, hingga sekarang, semuanya terhenti tanpa kejelasan,” ungkap salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.

Politisasi di Balik Penundaan?

Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Jamhur Poti, mengungkapkan bahwa penundaan ini salah satunya disebabkan oleh gugatan dari calon yang tidak lolos seleksi. “Kami sudah memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut dan akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kepri agar pelantikan bisa segera dilakukan,” ujar Jamhur.

Namun, beberapa sumber menyebut bahwa penundaan ini diduga kuat berkaitan dengan kepentingan politik. “Ada permainan politik di balik layar. Kepentingan kelompok tertentu tampaknya lebih diutamakan dibandingkan kompetensi para peserta terpilih,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Pengamat media sosial Suharsad, SH, turut mengecam penundaan ini. “Ini adalah kegagalan birokrasi dan bukti nyata politisasi terhadap lembaga independen. Situasi seperti ini mencoreng prinsip demokrasi penyiaran yang kita junjung,” tegasnya.

Masyarakat Menunggu Kejelasan

Penundaan pelantikan anggota KPI Kepri tidak hanya mengecewakan para peserta, tetapi juga masyarakat luas yang berharap KPI segera berfungsi optimal. Banyak pihak mendesak Gubernur Kepri dan DPRD untuk segera menyelesaikan polemik ini demi menjaga independensi dan profesionalitas lembaga penyiaran.

"Publik menunggu langkah tegas pemerintah. Jangan biarkan konflik ini berlarut-larut karena akan merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang menggantungkan harapan pada keberadaan KPI," ujar seorang aktivis dari LSM lokal.

Kini, semua mata tertuju pada pemerintah daerah dan DPRD Kepri. Akankah mereka segera menyelesaikan polemik ini, atau justru membiarkan ketidakpastian terus berlanjut? Publik menanti jawabannya. (Red)